Kabarito.id – Pedagang dan produsen rokok elektrik kini tak lagi sekadar berhadapan dengan stigma. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa bisnis vape, dari memproduksi sampai memperjualbelikan, berstatus haram secara mutlak dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Penegasan itu menjadi sorotan utama dalam fatwa yang ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Fatwa tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Berbeda dari pembahasan yang selama ini berkutat pada perilaku pengguna, fatwa ini memperluas cakupan hukum ke seluruh rantai usaha. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape dinyatakan haram, sejajar dengan keharaman penggunaannya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam, Senin (9/11/2026).
Fatwa ini menjelaskan bahwa rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat berisi nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup. MUI menyoroti nikotin yang bersifat adiktif dan berdampak serius pada sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Selain itu, fatwa menetapkan bahwa menyalahgunakan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram. Pertimbangan sadd al dzariah (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi dasar agar perangkat ini tidak menjadi pintu masuk peredaran zat terlarang.
Prof Niam berharap para pelaku usaha dan generasi muda memahami serta mematuhi ketentuan tersebut. Menurutnya, fatwa ini bertujuan menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba serta zat adiktif lainnya. (*)
