Kabarito.id – Vape tak lagi dipandang sekadar rokok versi modern. Lewat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang ditetapkan Jumat (6/11/2026), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan, produksi, hingga jual beli rokok elektrik, dengan alasan perangkat ini berpotensi menjadi sarana peredaran narkotika dan zat adiktif, selain membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan.
Fatwa tersebut tidak berhenti pada penetapan hukum haram. MUI juga mendorong negara bertindak, dengan meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang melarang vape lengkap dengan sanksinya.
Dalam diktum Ketentuan Hukum, MUI menyebut tiga poin utama: penggunaan vape haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan sebagai langkah pencegahan (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Penyalahgunaan vape untuk konsumsi zat terlarang juga diharamkan, begitu pula memproduksi dan memperjualbelikannya.
Fatwa ini ditetapkan di Jakarta bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H. Dokumen ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Rekomendasi ke pemerintah
MUI merinci sejumlah rekomendasi lintas lembaga:
• Presiden diminta mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape, dan pemerintah diminta berkoordinasi lintas kementerian/lembaga agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
• Kementerian Kesehatan diminta menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berbasis perlindungan kesehatan masyarakat.
• BPOM diminta memperketat pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.
• Kementerian Perindustrian diminta melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan.
• Kementerian Keuangan diminta mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan.
• BNN dan aparat penegak hukum diminta menutup celah peredaran narkoba lewat vape dan menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
Imbauan ke masyarakat
Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi tentang haramnya vape serta bahayanya. Masyarakat diimbau menghindari vape dan aktif melindungi anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Fatwa mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat disempurnakan di kemudian hari. MUI juga mengimbau semua pihak menyebarluaskan fatwa ini. Seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik secara berkala. (*)
