Kabarito.id – Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, secara resmi menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di bawah komandonya untuk bergerak masif dalam upaya berantas praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas keresahan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar yang diduga akibat adanya aksi penimbunan dan distribusi ilegal.
Dalam agenda Analisa dan Evaluasi (Anev) di Bukittinggi, Selasa (28/4/2026), Irjen Pol Gatot menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan lagi sekadar menyasar pelaku di tingkat bawah.
Ia memerintahkan penerapan metode follow the flow untuk melacak aliran distribusi dari pangkal hingga ke ujung.
“Kita harus memutus rantai penyimpangan ini secara total. Penelusuran akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir guna mengidentifikasi sumber kebocoran, apakah melibatkan oknum tertentu atau dialirkan secara ilegal ke sektor industri,” tegas Irjen Pol Gatot.
Pengawasan Ketat di Titik Penyaluran
Selain fokus pada penindakan hukum, Kapolda menekankan pentingnya pengawasan pada titik-titik penyaluran, terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pengawasan tersebut akan mengombinasikan pemantauan fisik di lapangan dengan verifikasi sistem digital.
Instruksi khusus diberikan kepada para personel untuk melakukan pemantauan terhadap pola kendaraan melangsir atau pengisian berulang yang sering menjadi modus operandi penyalahgunaan. Penggunaan kode batang (barcode) akan diverifikasi secara lebih ketat guna memastikan efektivitas sistem yang ada.
Sinergi dengan Pengelola SPBU
Jenderal bintang dua tersebut juga memerintahkan para Kapolres untuk menjalin komunikasi intensif dengan pengelola SPBU dan pemangku kepentingan terkait. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi pembiaran terhadap pelanggaran sekecil apa pun di lapangan.
“Pastikan BBM subsidi ini benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang berhak. Saya meminta laporan perkembangan dilakukan secara berkala dan cepat agar evaluasi dapat segera kita lakukan,” tambahnya.
Polda Sumbar berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas distribusi energi di wilayah hukumnya. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, diharapkan praktik ilegal yang merugikan publik dapat ditekan seminimal mungkin. (*)
