Kabarito.id – Pendidikan hukum di Sumatera Barat memasuki babak baru. Program Magister Hukum Universitas Dharma Andalas resmi menerima mahasiswa angkatan pertamanya. Perkuliahan perdana dimulai pada awal Oktober lalu dan menjadi tonggak penting bagi pengembangan ilmu hukum di perguruan tinggi swasta daerah ini.
Sebanyak 31 orang tercatat telah mendaftar sebagai mahasiswa baru. Jumlah tersebut jauh melebihi target awal yang dipasang panitia penerimaan. Capaian ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran program studi tersebut.
Dekan Fakultas Hukum, Sosial, dan Humaniora, Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn., mengatakan pendirian program ini tidak sekadar menambah pilihan jenjang pendidikan. Menurut dia, program ini menjawab kebutuhan mendesak yang selama ini dirasakan masyarakat dan lembaga di Sumatera Barat. “Kehadiran program ini kami harapkan menjawab kebutuhan yang sudah lama dirasakan masyarakat dan lembaga di daerah ini,” kata Azmi.
Azmi memaparkan tiga sasaran utama program ini. Pertama, melahirkan sumber daya hukum yang unggul dan berdaya saing. Ia menilai tantangan hukum di masa depan menuntut kualitas yang mumpuni, bukan sekadar jumlah yang memadai. “Kami ingin terus meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas lulusan hukum yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjawab persoalan hukum yang semakin beragam di masyarakat,” ujarnya.
Kedua, membangun kemitraan yang kuat dengan pihak terkait. Program ini diharapkan menjadi mitra yang saling memperkuat bagi pemerintah dan instansi penegak hukum. Kerja sama itu mencakup perumusan kebijakan, penyelesaian masalah hukum, hingga edukasi hukum kepada masyarakat luas.
Ketiga, mendorong peningkatan mutu kampus secara menyeluruh menuju akreditasi unggul. Menurut Azmi, pembukaan Magister Hukum menjadi pendorong sekaligus tolok ukur bagi seluruh sivitas akademika. “Program ini menjadi pemacu bagi kami semua untuk terus meningkatkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” tuturnya.
Dari sisi akademik, Ketua Program Studi S2 Hukum, Dr. Engrina Fauzi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa program ini dibentuk untuk merespons dinamika sosial dan tantangan globalisasi. Masalah hukum di masyarakat, kata dia, kian kompleks. Kondisi tersebut menuntut pemahaman yang lebih dalam dan tidak lagi cukup diselesaikan dengan pendekatan normatif di jenjang sarjana. “Dibutuhkan kajian yang lebih tajam untuk mengatasi kekosongan hukum maupun masalah hukum baru yang muncul di tengah masyarakat,” ujar Engrina.
Engrina menambahkan, program studi ini juga diarahkan melahirkan peneliti hukum yang andal. Para peneliti itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan hukum di masyarakat dalam menghadapi era digital.
Dari segi penyelenggaraan, perkuliahan dirancang fleksibel. Kelas berlangsung pada Jumat, Sabtu, dan Minggu, dengan pilihan kuliah daring sehingga akses menjadi lebih mudah. Mahasiswa angkatan pertama berasal dari beragam profesi, antara lain anggota kepolisian, advokat, tenaga medis, dan jurnalis. Keberagaman ini dipandang sebagai kekuatan yang akan memperkaya wawasan hukum dari berbagai perspektif kehidupan nyata.
Mutu akademik diperkuat melalui kerja sama strategis dengan Universitas Andalas. Sebagian besar tenaga pengajar program ini berasal dari universitas tersebut. Beban studi yang harus ditempuh sebanyak 56 SKS, terdiri atas mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, dan penyusunan tesis.
Sebagai angkatan perintis yang mulai belajar sejak awal Oktober lalu, para mahasiswa ini memegang peran istimewa. Harapannya, perjalanan ilmu mereka kelak melahirkan pemikir hukum yang bijaksana, profesional, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. (*)
